HABAR KALTIM, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim tidak akan menyebabkan degradasi hutan, menanggapi kekhawatiran beberapa pihak terkait dampak lingkungan. Samsun menyatakan bahwa telah ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau di IKN, yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN bersama Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
“RDTR ini menjamin keberlangsungan hutan baik yang ada di kawasan IKN, maupun di sekitarnya. Termasuk juga penetapan kabupaten/kota dan kawasan hijaunya,” kata Samsun, memberikan jaminan terkait pengaruh pembangunan terhadap lingkungan.
Samsun juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir, mengklaim bahwa pemberian izin lahan di IKN akan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan dan tidak akan dilakukan sembarangan. DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawasi proses pembangunan IKN dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait.
Politisi dari PDIP ini menyoroti bahwa sektor perkebunan dan pertambangan adalah yang paling berkontribusi terhadap pembabatan hutan, dan pengawasan harus diperketat untuk mencegah deforestasi yang tidak terkontrol.
Selain mengatur penggunaan ruang dan kawasan hijau, pemerintah juga menerapkan konsep “Forest City” di IKN, yang menekankan keberlanjutan hutan, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Upaya-upaya termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan pusat persemaian di Mentawir, dan pemulihan lahan bekas tambang.
Pemerintah juga berupaya mempertahankan keanekaragaman hayati dan stok karbon di kawasan IKN, menghindari deforestasi, serta melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan hutan dan lahan. Dengan serangkaian upaya ini, diharapkan IKN di Sepaku, Kaltim, dapat menjadi kota dunia pada abad 21 yang berkelanjutan dan inklusif. (adv/DPRD Kaltim)
