Kalau Pancasila dihilangkan, berarti sama saja pemerintah menghilangkan arah bernegara,” kata Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris
HABARKALTIM.CO.ID, Bontang – Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris menanggapi polemik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasalnya dalam peraturan tersebut dikabarkan muatan wajib Pancasila dinihilkan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
Menurut politisi Partai Gerindra itu penghapusan Pancasila pada SNP itu sama halnya pemerintah pusat telah menghilangkan arah bernegara bagi para generasi muda Indonesia.
“Kalau Pancasila dihilangkan, berarti sama saja pemerintah menghilangkan arah bernegara,” kata Agus Haris pada Kamis (22/04/2021).
Ketentuan penghapusan Pancasila itu tertuang dalam pasal 40 ayat 2 dan 3, yang menyebutkan, kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi hanya wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa.
Menurutnya, nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting untuk ditanamkan dalam setiap individu, terutama kepada anak muda yang akan memimpin bangsa kelak.
Lebih jauh, Agus Haris menerangkan dengan dihapuskannya Pancasila dari kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menghilangkan kesadaran atas pentingnya dasar hukum dalam bernegara.
“Pancasila kan dasar hukum negara, jadi sudah sepatutnya ditanamkan sejak dini ke generasi muda kita. Tentu saya sangat menyesalkan keputusan Pemerintah Pusat yang membuat aturan menghilangkan Pancasila dari kurikulum pendidikan di Indonesia,” ujarnya. (adv/shl/abe)
