Foto: Menjamurnya tower telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) dan mencegah Bontang menjadi “Hutan Menara”, Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi akan Dirubah. (ist)
HABAR KALTIM, Bontang – Sebanyak 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari DPRD Kota Bontang dibahas dalam rapat paripurna salah satu Raperda tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.
Wali Kota Bontang Basri Rase menyampaikan, mengenai hal tersebut perlu mendapatkan perubahan secara menyeluruh.
Oleh karenanya diperlukan kajian cell plan yang matang sesuai perkembangan teknologi. Seperti menggunakan satu tower bisa digunakan bersama. Hal itupun demi meminimalisir menjamurnya tower telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) dan mencegah Bontang menjadi “Hutan Menara”.
Senada dengan hal itu Anggota Fraksi Amanah Nurani Rakyat (Annur) DPRD Bontang Rusli menyampaikan sependapat dengan usulan wali kota tentang kajian Cell Plan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan terkait penataan kawasan dengan mempertimbangkan jenis dan jarak antar menara.
“Fraksi Annur sepenuhnya sependapat dengan saran dan masukan Wali Kota. Nanti akan dibahas lebih mendalam dalam forum bersama komisi terkait DPRD Bontang,” kata Rusli saat rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (17/05/2021)
Rusli juga menyampaikan bahwa pada Perda No 5 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi belum mengatur jenis menara baru, sehingga Pemerintah Kota Bontang belum mempunyai dasar aturan bagi provider yang mengajukan pembangunan menara jenis baru.
“Perda sebelumnya memang sudah tidak relevan dan berlakunya peraturan menteri di atas makanya kami usulkan pembahasan raperda yang baru tahun ini,” kata Rusli. (adv/shl/iqb)
