HABAR KALTIM, Penajam Paser Utara – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan serius dalam upaya menghadapi potensi bencana banjir. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Agus Tianur, turut andil dalam penyusunan dokumen rencana kontinjensi banjir yang sangat penting.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati PPU dan melibatkan sejumlah pejabat tinggi, seperti Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, Komandan Kodim 0913 PPU, Kapolres PPU, serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Kabupaten PPU, dan perwakilan dari tingkat Provinsi dan pusat. Semua pihak bersatu dalam semangat kolaborasi untuk mempersiapkan diri dan merespons dengan sigap potensi bencana banjir di PPU.
Agus Tianur, selaku narasumber dalam kegiatan ini, menjelaskan pentingnya upaya ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana terhadap manusia, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan penghidupan masyarakat. Ia menyatakan, “Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya untuk mengurangi dampak akibat bencana yang terjadi baik terhadap manusia, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan penghidupan masyarakat.”
Dokumen rencana kontinjensi adalah alat yang sangat penting dalam penanganan bencana. Ini berfungsi sebagai panduan yang memungkinkan penanganan bencana yang cepat, efektif, dan efisien, serta sebagai dasar untuk memobilisasi berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Agus Tianur juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengurangi risiko bencana. Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas wilayah tidak boleh hanya bergantung pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau institusi saja. “Pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama seluruh masyarakat,” katanya.
Agus Tianur berharap bahwa Pemerintah Kabupaten PPU akan terus menyusun dokumen rencana kontingensi untuk setiap potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Ini menjadi lebih penting karena PPU saat ini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam proses pembangunan, yang secara alami meningkatkan risiko bencana dan memunculkan tantangan baru.
“Sebagai penyanggah IKN kita berharap Pemkab PPU dapat kembali menyusun sejumlah dokumen rencana kontingensi untuk masing-masing potensi bencana yang ada di PPU. Memang sedang proses pembangunan (IKN), tentunya ada resiko bencana dan tidak menutup kemungkinan memunculkan masalah baru,” tegasnya. (adv)
