HABAR KALTIM, Samarinda – Peningkatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki implikasi besar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengarah pada perluasan layanan yang akan disediakan untuk masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, mengungkapkan komitmen untuk memberikan peralatan teknologi informasi komunikasi bagi Pusdalops, memungkinkan operasionalnya selama 24 jam. Hal ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan juga berkomunikasi baik dalam kondisi normal maupun ketika bencana terjadi.
Selain itu, BNPB akan mendukung dengan meningkatkan kapasitas pelatihan bagi BPBD provinsi dan kabupaten/kota serta membantu dalam pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP). BNPB juga berupaya memperkuat fungsi kerelawanan masyarakat untuk memberikan bantuan informasi dan respons terhadap bencana.
“Kami sedang dalam proses pembukaan Base Transceiver Station (BTS) untuk nomor darurat 117, yang akan menjadi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan respons dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Bambang Surya Putra dalam pernyataannya di Kota Samarinda.
Selain pelayanan darurat, BNPB juga fokus pada perlindungan terhadap potensi ekonomi, seperti investasi perusahaan, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Oleh karena itu, Pusdalops harus mampu menangani pengaduan dari berbagai bahasa. Awalnya, Pusdalops akan dipersiapkan untuk menerima pengaduan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
BNPB juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Pusdalops provinsi dan kabupaten/kota, memastikan bahwa Pusdalops menjadi sumber daya yang siap memberikan bantuan saat terjadi bencana di tingkat kabupaten/kota. Dalam situasi darurat, Pemerintah Provinsi harus siap memberikan dukungan segera setelah menerima informasi dari kabupaten/kota melalui Pusdalops.
Bambang Surya Putra menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara Pusdalops provinsi, kabupaten/kota, dan nasional, sehingga bantuan logistik atau sarana seperti perahu karet, peralatan pemadam kebakaran hutan, atau gerakan lalu lintas seperti helikopter dapat diberikan dengan tepat waktu saat diperlukan. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana. (adv)
