BNPB Bahas Penyaluran Dana Penanggulangan Bencana dalam Rapat Uji Publik

HABAR KALTIM, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaksanakan rapat uji publik di Hotel Haris, Samarinda pada Senin (30/10/2023) untuk membahas penyusunan peraturan BNPB mengenai Penelaahan Verifikasi dan Evaluasi Penyaluran Dana Penanggulangan Bencana. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah peserta dari BPBD Kaltim, BPBD Kota Samarinda, BPBD Kutai Kartanegara, dan BPBD Balikpapan turut hadir.

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama BNPB, Hari Susanto, menyatakan bahwa beberapa aspek dalam peraturan tersebut masih memerlukan penulisan detail, terutama terkait siapa yang bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan sosial dan lingkungan.

“Penyusunan permohonan di sini, siapa pun yang mengajukan, baik BPBD maupun perangkat daerah, diatur sebagai pemohon oleh kita karena permohonan itu kita atur di sini, yang terkait dengan penanggulangan bencana,” jelas Hari usai rapat uji publik.

Hari menegaskan bahwa yang mengajukan permohonan harus melibatkan BPBD atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana.

Pada rapat, perhatian lebih terfokus pada aspek hukum perbendaharaan, termasuk durasi pengajuan dan akuntabilitas yang dibutuhkan.

“Kami tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Saat ini, hal tersebut sedang diatur oleh rekan-rekan di BKF Dirjen Perbendaharaan dan DJKN. Berdasarkan Perpres 75 Tahun 2021, BNPB lebih menitikberatkan pada posisi di mana kami berada,” terangnya.

Hari juga menjelaskan bahwa dana bersama untuk penanggulangan bencana harus digunakan secara tepat sesuai dengan lingkup BNPB. Skema baru dana penanggulangan bencana disusun dengan sesuai undang-undang, yang mencakup dana kontijensi untuk pra-bencana, dana siap pakai untuk situasi darurat, dana hibah RR untuk pasca bencana, dan belanja tidak terduga bagi Pemda, khususnya dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. (adv)