HABAR KALTIM, Berau – Kabupaten Berau masih menghadapi tantangan penanggulangan bencana dengan belum adanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat). Tanggung jawab pemadam kebakaran dan penyelamatan masih berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau.
Muhammad Hendratno, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, menyampaikan bahwa melihat situasi geografis dan tingginya jumlah rumah dan penduduk, Kabupaten Berau membutuhkan Damkarmat.
“Kita sudah mengkaji, dan semuanya mendukung,” ucapnya kepada Korankaltim.com, Jumat (10/11/2023).
BPBD Kabupaten Berau telah berupaya untuk mengadaan Damkarmat dengan melakukan beberapa kajian. Kabupaten Berau, sebagai wilayah yang rawan bencana alam, memerlukan lembaga khusus untuk menangani pemadam kebakaran dan penyelamatan.
“Harapannya, dalam satu hingga dua tahun ke depan, usulan ini dapat disetujui hingga level tertinggi,” tegas Hendratno.
Damkarmat di Kabupaten Berau akan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran. Selain itu, Damkarmat akan lebih fokus pada penanganan kebakaran di pemukiman, lahan, dan hutan, sementara BPBD Berau akan lebih menangani bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Kabupaten Berau rentan terhadap berbagai bencana seperti banjir, angin kencang, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan. Dengan indeks risiko tinggi, Kabupaten Berau memiliki skor 202 dengan predikat tinggi.
Dengan potensi bencana yang melibatkan gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami, kehadiran Damkarmat diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Berau. Hendratno menegaskan bahwa perlu sekitar 400 petugas khusus damkar, yang diupayakan akan terbentuk pada tahun 2024. (adv)
