Foto: Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Sutarmin
Habar Kaltim.co.id, Bontang–Berdasarkan laporan dari Pemprov Kaltim pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang terhadap sarang burung walet sangat minim, pasalnya pada tahun 2020 hanya menghasilkan Rp. 1,5 juta bahkan tahun 2019 dilaporkan nihil.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Sumaryono pun bereaksi meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang bisa tegas dalam memungut pajak sarang burung walet untuk disetorkan ke daerah.
“Jumlah pengusaha terbilang banyak, yaitu 246. Jadi memang perlu ada ketegasan. Bapenda harusnya sudah bisa belajar dua tahun terakhir soal penarikan pajak,” terangnya, Senin (15/3/2021).
Menurutnya pemilik atau pengusaha sarang burung walet ini santa saja tidak melakukan pembayaran pajak, ia pun menilai dinas terkait tidak menanganinya secara maksimal.
Meski demikian, adanya rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penarikan pajak sarang burung walet bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, Bapenda diminta segera bertindak.
“Paling tidak tahun ini maupun tahun 2022, sudah ada pajak sarang burung walet yang disetorkan ke daerah,” tambahnya.
Anggota Komisi II lainnya, Sutarmin menyampaikan bahwa Satgas yang akan dibentuk nantinya harus bisa bekerja dengan maksimal.
“Jangan sampai dibentuk, tapi hasilnya sama juga,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Bontang Sigit Alfian menegaskan akan memaksimalkan pajak walet untuk daerah. Ia pun mengakui bahwa selama ini pendekatan maupun ketegasan kepada pengusaha sangatlah minim.
Pihaknya pun akan menyiapkan tim satuan tugas (satgas) untuk memberikan edukasi kepada para pengusaha burung walet untuk melaporkan omzetnya dan membayar pajak.
“Akan kami kerahkan Satpol-PP, BPKAD, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, Kodim, untuk turun ke lapangan memberikan pemahaman. Mulai tahun ini, setiap pengusaha burung walet wajib melaporkan omzetnya,” tuturnya. [adv/shl/abe]
 Kota Bontang bisa tegas dalam memungut pajak sarang burung walet untuk disetorkan ke){kind=link}