Foto: Ketua Komisi II Rustam sekaligus memimpin berlangsungnya rapat
HABARKALTIM.co.id, Bontang–Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar oleh Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang antara Komisi II dan Komisi III membahas perihal retribusi sampah di Kelurahan Belimbing, Senin (12/4/2021).
Forum BPP-BTN menolak rencana pemerintah untuk menarik restribusi dengan alasan tidak mampu, adapun pengelolaan sampah di kawasan itu menggunakan biaya operasional dari warga sebesar Rp 30 ribu untuk setiap rumah. Setidaknya terdapat 1.105 rumah yang membayar setiap bulan.
“Dengan beban operasional yang ada, kami tidak mampu membayar retribusi. Kalau iuran dinaikan, rata-rata warga menolak,” kata ketua Forum RT Maskur dalam rapat.
Lebih lanjut Maskur mengharapkan dukungan pemerintah dan tidak membebani. Ia menilai penarikan iuran sampah kepada warga bukanlah untuk profit. Namun menjadikan budaya dan tauladan bagi kebersihan lingkungan.
Apalagi, Kelurahan Belimbing dinilai banyak memberi sumbangsih atas perolehan Adipura Kota Bontang. Keinginan pemerintah untuk menarik retribusi sampah tentu menjadi beban tambahan warga di kawasan itu.
Ketua Komisi II Rustam sekaligus memimpin berlangsungnya rapat berharap adanya pengecualian terkait penarikan retribusi tersebut, ia menilai alasan BPP BTN sangat tepat, yakni berperan untuk Adipura Bontang.
“Kalau ada jalan dan tidak berpengaruh banyak ke pendapatan asli daerah (PAD) kenapa tidak?” tambahnya. BPP-BTN setidaknya menghabiskan Rp 41 juta setiap tahunnya untuk biaya operasional.
Senada dengan hal itu Anggota DPRD Bontang Sutarmin setuju jika tidak ada penarikan retribusi dari pemerintah. Ia menganggap iuran sampah yang dikelola BPP-BTN sangat membantu kebersihan Belimbing.
“Saya paham warga di sana. Lagi pula, warga tidak hanya membayar iuran sampah, akan tetapi juga ada iuran keamanan Rp 50 ribu setiap rumah untuk membayar 20 sekuriti,” katanya. [adv/shl/abe]
 digelar oleh Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang antara Komisi II dan Komisi III membahas perihal retribusi sampah){kind=link}