23.4 C
Samarinda
Rabu, Februari 19, 2025

Tetap Tingkatkan Kewaspadaan Ancaman Karhutla di Kalimantan Timur

Must read

HABAR KALTIM, Samarinda – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima arahan penting dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Instruksi tersebut mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana tersebut, terutama pada periode El-Nino tahun 2023.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Agus Tianur, menghadiri Rapat Koordinasi Khusus tentang Upaya Peningkatan Penanggulangan Karhutla pada masa El-Nino tahun 2023. Pertemuan ini diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Taianur bercerita bahwa Menko Polhukam memberikan instruksi langsung kepada instansi terkait untuk memantau perkembangan kejadian Karhutla dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia di wilayah masing-masing. Ini mencakup peningkatan patroli rutin bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT KLHK), Brigdalkarhutla di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), aparat TNI/Polri, serta para pemangku kepentingan yang memiliki izin pemanfaatan lahan.

Agus Tianur menjelaskan bahwa Menko Polhukam juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pemantauan titik hotspot guna mendapatkan data terkini tentang Karhutla.

“Para kepala daerah dan forkopimda diinstruksikan untuk selalu memantau prediksi iklim dan cuaca dari BMKG. Mereka diminta untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang tersedia untuk penanggulangan Karhutla, baik di tingkat daerah maupun pusat,” kata Agus.

Dalam hal wilayah mengalami Karhutla yang massif, mereka diminta untuk segera menetapkan status siaga darurat atau tanggap darurat bencana Karhutla, sehingga dapat menerima dukungan sumber daya dari pemerintah pusat.

BACA  Kurangi Risiko Bencana, BPBD Kaltim Tingkatkan Indeks Ketahanan Daerah

Agus Tianur menekankan pentingnya pemadaman dini dengan menggandeng seluruh unsur satuan wilayah, aparat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat hingga tingkat desa atau tapak. Strategi pemadaman harus disinkronkan antara pemadaman darat dan pemadaman udara, serta harus dilakukan secepat mungkin dengan metode yang sesuai untuk mencegah meluasnya api.

Agus juga mengatasi kendala anggaran dengan meminta Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan Karhutla secara proporsional di masing-masing kementerian/lembaga terkait. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menganggarkan dana penanggulangan Karhutla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.

“Pemda juga harus mengalokasikan anggaran dalam APBD masing-masing. Meningkatkan kapasitas tenaga dan sarana prasarana penanggulangan Karhutla yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, harus segera dibentuk satuan tugas gabungan yang dikomandoi oleh gubernur dan bupati/walikota, sehingga koordinasi antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkas Agus. (adv)

Facebook Comments
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article

google-site-verification=pw8c90OYKRwNc9SohygIVWrRC1FVcnRT_68_qOeWZYY