HABAR KALTIM, Samarinda – Pada rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono menegaskan keinginannya untuk mendapatkan pemaparan tentang kendala yang mungkin menjadi alasan rendahnya serapan anggaran, pasalnya legislator partai Golkar ini menyoroti serapan anggaran untuk UMKM di Kaltim, masih tercatat di bawah 60 persen. Hal ini termasuk untuk sektor industri, pangan, dan aspek lainnya.
“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ujar Sapto Setyo Pramono
Data UMKM, menurut Sapto Setyo Pramono , harus sejalan dengan informasi dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Anggota DPRD tersebut menekankan pentingnya keakuratan alokasi anggaran, terutama dalam pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar, yang harus tepat sasaran.
Sapto Setyo Pramono menyoroti perlunya verifikasi keberadaan usaha mikro dan kecil, mengingat hal tersebut harus terintegrasi dengan data dari Dinsos, memastikan keberadaan usaha secara faktual.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dicek seperti apa, benar atau tidaknya keberadaan usaha itu. Hal itu yang harus diverifikasi,” katanya.
Adapun, Disperindagkop Kaltim belum secara rinci menyajikan rencana kerja mereka untuk tahun 2024. Namun, Sapto Setyo Pramono mengetahui bahwa program-program yang diusung berfokus pada membangun food station dan melaksanakan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
Meski demikian, Sapto Setyo Pramono menekankan perlunya upaya peningkatan nilai tambah hasil bahan baku dari UMKM, memanfaatkan modernisasi dalam proses pengemasan, dan fokus pada pengembangan produk pangan menjadi produk kemasan.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tuturnya.
Ia pun meminta penjelasan dari Disperindagkop Kaltim mengenai kendala yang mungkin dihadapi dalam serapan anggaran UMKM, serta menyarankan optimalisasi program pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran sebagai langkah awal untuk peningkatan kapasitas UMKM.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” pungkasnya. (adv/DPRDKaltim)
