HABAR KALTIM, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dorongan tegas dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, yang menekankan percepatan proses akreditasi bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas di wilayah tersebut. Puji menekankan pentingnya pelayanan dasar yang terakreditasi, menyatakan bahwa standar sertifikasi harus menjadi prioritas dalam layanan tersebut.
Menurut Puji, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim perlu mempercepat proses akreditasi di rumah sakit dan puskesmas sebagai langkah esensial dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Baginya, akreditasi akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas pelayanan kesehatan, menggarisbawahi perlunya tidak hanya kelengkapan peralatan medis, tetapi juga keberadaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih.
“Pelayanan dasar harus memiliki sertifikasi, agar tidak hanya memiliki peralatan yang memadai, tetapi juga tenaga medis yang terampil,” ujar Puji dalam pernyataannya.
Puji menjelaskan bahwa akreditasi merupakan syarat mutlak untuk menilai kualitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Meskipun sarana kesehatan seringkali dilengkapi dengan peralatan canggih, namun keberadaan tenaga medis yang kompeten merupakan hal yang tak kalah penting.
Ia menegaskan komitmen dari Komisi IV DPRD Kaltim untuk mengawasi dan mendukung proses akreditasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, terutama puskesmas. Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan layanan kesehatan di wilayah setempat, serta mencegah penumpukan pasien di rumah sakit.
Namun demikian, Puji juga mengakui bahwa tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih belum merata. Walaupun rasio tenaga kesehatan sudah cukup, namun distribusinya belum merata, terutama dalam hal dokter spesialis.
“Penting bagi kami untuk mendorong dokter spesialis bekerja di pusat layanan kesehatan di wilayah 3T. Dengan penyediaan fasilitas dan insentif yang memadai, kami yakin hal ini akan memotivasi mereka,” tambah Puji.
Puji menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki anggaran besar untuk sektor kesehatan, namun perlu adanya perencanaan matang untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut. Ini mencakup pemetaan fasilitas kesehatan, persiapan tenaga medis, serta pengembangan insentif bagi tenaga kesehatan, mulai dari perawat, dokter umum, hingga dokter spesialis.
“Akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi hak bagi setiap orang tanpa kendala yang berarti,” tutupnya. (adv)
