23 C
Samarinda
Jumat, Januari 17, 2025

Pemerintah Kaltim Diminta Perhatikan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD 2024

Must read

HABAR KALTIM, Samarinda – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 di Kalimantan Timur yang didalam mencakup alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD secara otomatis mengalami kenaikan.

Hal itu mendapat perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir, sehingga dirinya menekankan pentingnya merencanakan anggaran pendidikan dengan cermat.

Dalam kenaikan APBD Kaltim, dari Rp17,1 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp20,67 triliun pada tahun 2024, Sutomo Jabir menggarisbawahi urgensi penggunaan anggaran tersebut yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan pendidikan masyarakat, dan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Anggaran pendidikan yang besar harus direncanakan dengan cermat, sehingga pengeluaran pendidikan berfokus pada kebutuhan pendidikan masyarakat, bukan hanya pada kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkap Sutomo Jabir.

Sutomo Jabir juga menyoroti infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai. Dia mencatat bahwa sejumlah sekolah tidak memadai dan beberapa bahkan belum dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Kondisi ini berdampak pada masalah keterbatasan ruang kelas di beberapa Kabupaten/Kota. Bahkan, ada sekolah yang terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar di balai desa.

Dalam hal ini, Sutomo Jabir menegaskan bahwa program prioritas wajib belajar selama 12 tahun harus diperhatikan serius. Ia memberi contoh bahwa di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat SMA.

Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut, Sutomo Jabir mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan dan memperluas jangkauan sekolah di daerah-daerah terpencil dan pedalaman.

Tujuannya adalah agar alokasi anggaran tersebut tidak hanya terpusat di daerah perkotaan.

“Program prioritas wajib belajar 12 tahun, namun di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat SMA,” ungkap Sutomo Jabir.

BACA  Wakil Ketua DPRD, Tanamkan Semangat Positif terkait Politik

Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun, Sutomo Jabir menegaskan pentingnya memprioritaskan perbaikan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim, tidak hanya di perkotaan. Ia berpendapat bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dalam memastikan anggaran pendidikan digunakan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim.

“Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun, kita tidak boleh hanya memprioritaskan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Seakan-akan api yang jauh dari panggangan,” tandas Sutomo Jabir. (adv)

Facebook Comments
- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article

google-site-verification=pw8c90OYKRwNc9SohygIVWrRC1FVcnRT_68_qOeWZYY