HABAR KALTIM, Samarinda – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, memperjuangkan evaluasi program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) guna meningkatkan kinerja dan menanggulangi kendala yang dirasakan masyarakat.
Nidya menyoroti perlunya sebuah call center khusus yang dapat mempermudah akses masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak pengurus BKT. Tujuannya adalah menciptakan sebuah pusat informasi yang lebih terstruktur dan jelas.
Adalah keluhan masyarakat terkait pelayanan aduan melalui situs web BKT yang menjadi sorotan. Di samping lamanya respon terhadap pertanyaan yang terkadang tak kunjung dijawab, tak jarang juga pertanyaan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan. Situasi ini membuat masyarakat bingung mengenai informasi terkait beasiswa yang seharusnya mudah diakses.
“Diperlukan penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab agar masyarakat tidak kebingungan,” ujar Nidya.
Menurutnya, diperlukan sarana yang memungkinkan masyarakat mengajukan keluhan atau kendala yang mereka hadapi, terutama terkait proses pendaftaran. Banyak masalah teknis yang tidak terdokumentasikan di petunjuk teknis, sehingga perlu koordinasi yang lebih baik.
Politisi dari Golkar itu juga menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pengurus BKT dengan masyarakat, yang menurutnya belum optimal.
“Kerjasama yang lebih intensif diperlukan karena para pendaftar adalah masyarakat Kaltim,” tambahnya.
Program Beasiswa Kaltim Tuntas merupakan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kaltim khusus untuk warga setempat. Karena antusiasme masyarakat yang tinggi, anggaran untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya. Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, dana yang dialokasikan untuk BKT telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs web Beasiswa Kaltim, sementara masyarakat dapat menggunakan kanal pengaduan yang juga tersedia di situs tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada pengurus. (adv/DPRDKaltim)
