Habar Kaltim.co.id, Bontang–Sebagai upaya untuk memerangi dan pencegahan terhadap narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) Sekretariat DPRD Kota Bontang rencananya akan melakukan tes urin terhadap 25 orang Anggota DPRD.
“Insya Allah, nanti di APBD Perubahan dilaksanakan,” ujar Sekertaris DPRD Kota Bontang, Lukman, beberapa waktu lalu.
Berkaca terhadap meningkatnya kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polres Bontang dalam kurun waktu satu tahun terakhir, setidaknya ada 70 kasus telah diungkap pada tahun 2020 sedangkan di tahun 2019 lalu tercatat ada 63 kasus. Berarti ada kenaikan sebanyak 7 kasus.
Sehingga pencegahan terhadap peredaran “barang haram” tersebut tidak melulu dilakukan terhadap masyarakat Kota Bontang, namun terhadap semua pihak pencegahan peredaran tersebut bisa dilakukan, tidak terkecuali terhadap pejabat publik wajib dilakukan pencegahan.
Terkait rencana tes urin terhadap seluruh Anggota Dewan, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung hal tersebut. Ia juga ingin memastikan seluruh perangkat di Sekertariat Dewan bersih dari penggunaan maupun peredaran narkoba.
“100 persen saya mendukung. Kalau perlu, setiap tiga bulan dilakukan tes urine,” ucapnya Sabtu (20/3/2021).
Politisi Golkar itu menyampaikan, tes urine massal juga bisa dilakukan di setiap instansi Pemkot Bontang. Ia menegaskan dalam memerangi narkoba, ekskutif, legislatif serta masyarakat harus bersinergi.
“Perlu disikapi dengan serius jika ingin mewujudkan Bontang bebas dari narkotika,” tambahnya.
Dukunga tes urin untk anggota DPRD pun mendapat dukungan dari Anggota Komisi III Agus Suhadi, ia menyatakan mendukung dilakukannya pemeriksaan tes urin terhadap anggota DPRD agar dapat memberikan contoh dan sikap tegas lembaga legislatif dalam mendukung pemberantasan narkoba di Kota Bontang.
“Ini perlu dilakukan sebagai bentuk kami mendukung upaya pemerintah memerangi narkoba,” kata Agus Suhadi.
Menurut politisi PDI Perjuagan ini, pemberlakuan tes urin maupun tes narkoba akan lebih efektif dimulai dari anggota DPRD dan aparat penegak hukum.
Menurutnya kalau masyarakat biasa yang tertangkap kasus narkoba, maka Agus pun menilai pemberantasannya kurang efektif.
“Saya mendukung gagasan tersebut, dilakukan tes urin bagi anggota DPRD karena mereka juga pemimpin,” tegasnya.
Agus Suhadi pun menegaskan setuju apabila pemeriksaan urin dilakukan atas kerjasama DPRD dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bontang, adapun untuk pelaksanaan tes urin maupun tes narkoba agar dilakukan tanpa ada pemberitahuan telabih dahulu.
Agus Suhadi menambahkan sebelum mereka maju senagai calon anggota legislatif persyaratan bebas dari narkoba bisa dijadikan sebagai salah satu syarat yang dapat diatur dalam satu produk legislasi. [adv/shl/abe]
 Sekretariat DPRD Kota Bontang rencananya akan melakukan tes urin){kind=link}