HABAR KALTIM, Paser – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Faisal Assegaf, menyebarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.
Hal tersebut ia lakukan guna masyarakat memahami kesetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum di mata hukum merupakan hak yang harus dinikmati oleh setiap individu, tanpa memandang status ekonomi.
Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki sumber daya finansial yang memadai untuk membayar pengacara atau mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
“Semangat Pemerintah dan DPRD dalam menciptakan Perda ini adalah agar setiap warga di mata hukum dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua LBH Kumham PI Cabang Penajam Paser Utara, Hendri Sutrisno, sebagai narasumber, dengan Ahmad Syafik sebagai moderator.
Legislator asal dapil Paser ini menekankan pentingnya langkah ini dalam menghapuskan ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum. Perda tersebut memastikan bahwa tidak hanya segelintir orang dengan kekayaan materi yang dapat memperoleh bantuan hukum atau mendapatkan dukungan dari pengacara.
Andi menandaskan bahwa Perda ini tidak hanya sekadar sebuah dokumen hukum, melainkan juga merupakan komitmen untuk menciptakan kesetaraan di mata hukum.
“Dengan adanya Perda ini, masyarakat Kaltim dapat merasa yakin bahwa mereka memiliki perlindungan hukum yang adil,” tandasnya
Ia menegaskan bahwa perda bantuan hukum adalah wujud dari komitmen Pemerintah dan DPRD untuk menjunjung prinsip-prinsip keadilan hukum dan memastikan bahwa setiap warga di Kalimantan Timur memiliki hak yang sama dalam mengakses keadilan. (adv)
