HABAR KALTIM, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mencegah tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun.
Seno Aji menjelaskan bahwa mengawal proyek dari proses lelang pengadaan barang dan jasa adalah langkah yang krusial untuk mengantisipasi rendahnya daya serap anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. Kami juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim yang memiliki daya serap rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar Seno Aji.
Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengantisipasi potensi Silpa pada APBD 2023. Harapannya adalah agar serapan anggaran dapat menjadi lebih optimal pada tahun 2024 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.
Untuk tahun anggaran 2024, Seno Aji mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk terus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, lelang, hingga tahapan selanjutnya dalam sebuah proyek guna mengurangi kemungkinan terjadinya Silpa.
“Semua langkah ini harus direncanakan sebelum dimulai. Kami yakin bahwa upaya ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024,” tutupnya. (adv)
