HABAR KALTIM, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), M. Udin, telah mengangkat isu penting terkait peran perusahaan tambang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera di wilayah ini. Dalam upayanya untuk memajukan kehidupan masyarakat, Udin meminta perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar Bontang untuk meningkatkan program Corporate Social Responsibility (CSR), terutama dalam hal pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi warga yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak.
Saat melakukan pernyataan pendapat ini, M. Udin menyampaikan keprihatinannya tentang kondisi masyarakat pra sejahtera yang masih tinggal di rumah-rumah yang jauh dari kata layak. Realitas ini sangat menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di pelosok Kalimantan Timur.
“Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan Timur yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak,” ujar M. Udin di Samarinda.
Oleh karena itu, Udin mendorong perusahaan tambang untuk tidak hanya memusatkan program CSR mereka pada wilayah sekitar tambang, tetapi juga memperluas dampak positifnya ke daerah-daerah terpencil lain di Kaltim yang sangat membutuhkan perbaikan infrastruktur perumahan. Inisiatif seperti ini akan membantu masyarakat yang hidup dalam kondisi paling sulit untuk mendapatkan akses ke rumah yang layak huni.
Tak hanya program CSR, Udin juga menekankan pentingnya alokasi anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka PPM, perusahaan tambang dapat memberikan bantuan yang lebih luas yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat.
Udin juga memberikan apresiasi kepada perusahaan tambang yang telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah ini. Ia mencatat bahwa program CSR yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya telah memberikan hasil yang baik, namun masih perlu ditingkatkan. Evaluasi bersama antara pemerintah dan perusahaan tambang diperlukan untuk memastikan distribusi manfaatnya merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Udin.
Selain isu CSR, M. Udin juga mengingatkan pentingnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur. Dia berharap bahwa Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim yang baru dilantik dapat memberikan percepatan dan alternatif yang positif untuk pembangunan di provinsi ini.
“Rencana pembangunan telah disusun hingga tahun 2026, dan kami berharap semuanya dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujar M. Udin.
Pernyataan M. Udin ini menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan tambang dalam memajukan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini mencerminkan peran yang lebih luas yang dapat dimainkan oleh sektor swasta dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Evaluasi program CSR dan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan tambang akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaatnya mencapai yang paling membutuhkan di Kaltim. (adv)
