HABAR KALTIM, Samarinda – Transparansi anggaran adalah aspek kunci yang harus diutamakan dalam setiap proyek pembangunan. Guna memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang baik, seluruh detail anggaran harus bisa dibuka dan diakses oleh publik. Tak terkecuali penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, menurut prinsip ini (transparansi anggaran: red) sangat relevan dalam konteks pembangunan IKN.
“Transparansi adalah kunci. Semua anggaran harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Selain itu dirinya menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek IKN, termasuk Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat, harus bersatu untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dilaksanakan dengan integritas dan transparansi.
Tio juga menyoroti peran penting informasi terbuka dalam memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Dengan pengungkapan anggaran yang jelas, masyarakat dapat mengakses dan memahami dengan lebih baik perkembangan proyek pembangunan IKN.
Selain itu, Tio juga menegaskan pentingnya mempublikasikan izin usaha dan investasi yang terkait dengan IKN dan daerah penyangga.
“Perizinan usaha dapat langsung menuju ke pusat atau melalui Online Single Submission (OSS) di daerah. Semua proses ini harus dapat diakses melalui sistem yang transparan,” tandasnya. (adv)
