HABAR KALTIM, Samarinda – Konstelasi politik menjelang Pilkada Kaltim 2024 di bulan November mendatang semakin memanas. Dukungan DPP PPP terhadap pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji mencuatkan dugaan adanya skenario calon tunggal melawan kotak kosong. Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Kalimantan Timur (PAM-KT), Erly.
Erly menilai perkembangan Pilkada Kaltim 2024 saat ini tidak memberikan contoh politik yang baik bagi masyarakat.
“Saat ini kita melihat politik yang tidak sehat, di mana elit politik mencoba mengambil semua partai. Meskipun sah, seharusnya ada kesempatan bagi calon lain sehingga masyarakat punya pilihan,” ujar Erly pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Erly juga menyoroti adanya kejanggalan dan upaya penjegalan dalam proses Pilkada Kaltim.
“Hanya ada satu pasangan calon yang didukung mayoritas partai. Para ketua partai di Jakarta harus melihat kondisi ini secara riil. Pilkada bukan hanya soal finansial, tetapi juga kecerdasan, kepemimpinan, dan pengalaman yang menghasilkan prestasi bagi daerah,” katanya.
Sebagai calon ibu kota negara, Kalimantan Timur memerlukan gubernur dan wakil gubernur yang membawa efek positif bagi masyarakat.
“Kondusifitas Kaltim harus dijaga bersama. Jika tidak, Pilkada Kaltim tahun ini akan menjadi catatan buruk bagi demokrasi,” tambah Erly.
Di tempat terpisah, Mahfud Ghozali, tokoh masyarakat Kaltim, juga meminta para ketua partai untuk lebih jeli melihat kondisi politik saat ini.
“Kotak kosong maupun pasangan calon tunggal memang diperbolehkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, namun hal ini dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi,” tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, setiap pasangan calon harus mempunyai visi-misi yang ditampilkan agar dipilih oleh masyarakat.
“Jika hanya satu pasangan calon melawan kotak kosong, masyarakat tidak diberikan pilihan untuk memilih pemimpinnya,” kata Mahfud.
Dirinya menekankan pentingnya kontestasi dalam pilkada dan pemilihan presiden, di mana masing-masing kandidat diharapkan dapat menampilkan visi-misinya.
“KPU RI dan KPU provinsi serta kabupaten/kota harus memperhatikan hal ini,” tambahnya.
Mahfud juga berharap aturan mengenai hal itu ditiadakan dalam pilkada agar masyarakat memiliki pilihan calon kepala daerah.
“Kotak kosong seharusnya tidak ada. Minimal harus ada kandidat yang dipilih,” ujarnya.
Ia pun dengan tegas menolak terhadap kotak kosong di Pilkada Kaltim.
“Kami menolak kotak kosong. Jangan sampai Pilkada Kaltim menghadirkan kotak kosong. Jika isu ini menjadi kenyataan, kami akan melakukan gerakan penolakan terhadap kotak kosong. Ini namanya pengecut,” tegasnya. (*)
