HABAR KALTIM, Samarinda – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024, Tim Khusus Pemenangan Isran Noor-Hadi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam memerangi praktik politik uang (money politic: red). Mereka membuka peluang bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan bagi-bagi uang yang bertujuan memengaruhi suara pemilih di seluruh kabupaten dan kota.
Wakil Ketua 1 Tim Khusus Pemenangan Isran-Hadi, Sapta Wijaya, menyampaikan pentingnya masyarakat tidak terbiasa dengan politik uang dalam pemilihan. Menurutnya, jika masyarakat menerima uang sebagai imbalan memilih, maka pemimpin yang terpilih akan merasa terikat untuk mengembalikan uang tersebut, yang berpotensi menimbulkan tindakan korupsi di kemudian hari.
“Kami tidak ingin masyarakat menganggap Pilkada sebagai ajang bagi-bagi uang. Jika money politic dibiarkan, pemimpin terpilih akan merasa memiliki kewajiban membayar kembali uang yang sudah dikeluarkan. Syukurlah, pasangan Isran-Hadi tidak melakukan hal seperti itu,” ujar Sapta dalam wawancara di Sekretariat Tim Pemenangan Isran-Hadi di Samarinda, Jumat (13/9/2024).
Sayembara Anti-Money Politic Diluncurkan
Dalam rangka memberantas praktik politik uang, Tim Pemenangan Isran-Hadi membentuk jaringan relawan anti-money politic di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Sayembara ini terbuka bagi semua pihak, baik relawan maupun masyarakat umum. Mereka yang melaporkan praktik politik uang kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau pihak kepolisian akan menerima hadiah berupa santunan.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap tindakan politik uang. Laporan harus disertai bukti kuat, seperti uang yang dibagikan, foto, video, atau identitas pelaku. Kami juga menyediakan bantuan hukum melalui tim pengacara untuk mendampingi pelapor,” jelas Sapta.
Perlindungan Bagi Pelapor
Tim Pemenangan Isran-Hadi memastikan kerahasiaan identitas para pelapor guna melindungi mereka dari potensi intimidasi atau ancaman. Setiap pelapor akan didata dan diberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.
Untuk memperkuat pengawasan, Tim Pemenangan juga akan mendirikan pusat layanan aduan (call center) di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Layanan ini akan menjadi tempat masyarakat melaporkan praktik politik uang, terutama yang sering terjadi di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Sapta pun mengajak para Ketua RT untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal kemenangan Isran-Hadi, tetapi tentang menjaga integritas dan kehormatan kita sebagai warga Kalimantan Timur. Pilkada harus berlangsung jujur dan adil,” tegas Sapta. (adv)
