Foto: Anggota Fraksi Gerindra – Berkarya Amir Tosina. (ist)
HABAR KALTIM, Bontang – Penanggulangan banjir di Kota Bontang menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang pada Senin (17/05/2021), dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir yang diusulkan atas inisiatif dari pihak Legislatif diharapkan secara hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap upaya mengatasi bencana banjir.
“Dengan Raperda ini, pemerintah akan mempunyai dasar hukum yang jelas,” ujar Anggota Fraksi Gerindra-Berkarya Amir Tosina.
Menurut Amir Tosina dengan adanya peraturan itu terciptanya ruang secara khusus mengenai penanggulangan banjir sebagai bencana, bukan sekedar penyelenggaraan dan penanggulangan pada umumnya.
Lantaran ia menilai bahwa penganggulangan banjir sebagai fokus norma yang diatur dengan pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Selain itu, politisi Gerindra itu menerangkan dalam raperda tersebut upaya yang dilakukan lebih berfocus kepada pencegahan. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, badan usaha maupun warga.
“Nanti akan diatur agar pihak yang menangani banjir lebih fokus kepada pencegahan,” pungkasnya. (adv/shl/iqb)
, dalam){kind=link}