HABAR KALTIM, Bontang – Rencana Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan refocusing anggaran menuai kritik dari elemen masyarakat.
Sekretaris Benteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bontang Muhammad Muhrim justru mempertanyakan transparansi anggaran penanganan covid yang sudah teranggarkan 10 persen dari total APBD Kota Bontang.
“Bu Sekda kan sebut bahwa pemkot telah menganggarkan 10 persen dari APBD 2021 yang khusus digunakan dalam program penanganan kesehatan dan sosial terkait pandemi Covid-19. Belakangan, jumlah anggaran ini disebutkan tak mencukupi sehingga akan dilakukan penyesuaian atau refocussing. Ini kan aneh,” jelasnya.
Kata dia, APBD Kota Bontang tahun 2021 disahkan oleh DPRD Bontang dalam rapat paripurna ke-17 masa sidang 1 tahun 2020 di gedung DPRD Bontang Rabu 25 November 2020. Pada pengesahan itu, APBD Bontang tercatat sekitar Rp 1,2 Triliun.
Asumsi anggaran penanganan yang disahkan dalam rapat paripurna pengesahan APBD tahun 2021 dialokasikan Rp 120 miliar berdasarkan akumulasi dari 10 persen yang disepakati antara kedua lembaga pemerintah yakni legislatif dan eksekutif dimana anggaran tersebut khusus untuk penanganan covid19 dan bencana sosial.
“Angka yang begitu besar yang dialokasikan pemerintah hari ini belum juga dapat menekan angka penyebaran Covid19, belum lagi kita bicara soal bantuan sosial bagi pelaku usaha UMKM ataupun yang terdampak. Alih alih memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, termasuk santunan kematian yang disetop, untuk bantuan yang terdampak saja sampai hari ini masih berkutat pada persoalan administrasi ( pendataan),” kata dia.
Dia justru kembali mempertanyakan, kapan dan seperti apa proses realisasi anggaran penanganan covid ini.
“Sangat aneh menurut saya, anggaran 120 milyar yang dialokasikan untuk covid19 dan bantuan sosial sudah dikatakan tidak mencukupi sehingga kemudian direncanakan melakukan refocussing anggaran untuk tambahan sebesar 20 milyar lagi. Ini baru masuk bulan juli 2021 loh. Masa dana itu sudah habis padahal kita tau bahkan masyarakat luas tau bahwa tahun ini belum ada bantuan yang diberikan kemasyarakat yang terdampak dalam bentuk bansos,” jelasnya.
“Ini ada apa ? kemana anggaran sebesar itu. Pemerintah jangan main-main dengan uang rakyat, pemerintah harus transparan atas penggunaan anggaran ini, kalau perlu tidak perlu melakukan refocussing anggaran dulu deh, masyarakat perlu mengetahui kemana anggaran sebesar itu. Publik akan menagih pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan anggaran ini. Kita sama sama tau bahwa masyarakat selama PPKM semua menjerit bahkan ada yang tidak bisa makan ketika hari ini mereka tidak jualan tapi mau tidak mau mereka harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai warga yang baik. Tapi disatu sisi kewajiban pemerintah untuk memberikan asupan pangan dengan anggaran yang begitu besar tidak dilaksanakan,” sambungnya.
Ia pun berharap, seluruh masyarakat, aktivis, pemerhati kebijakan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan anggaran tersebut.
“Kita beri ultimatum untuk mengklarifikasi hal tersebut ke publik, kalau tidak kami akan melakukan aksi besar besaran untuk meminta laporan pertanggung jawaban terbuka ke masyarakat atas penggunaan anggaran tersebut,” ujarnya.
Dia pun kembali menganalogikan, memang Rp 120 Miliar bisa jadi tidak berbentuk dana segar yang tersedia di kas daerah. Sebab meski memang APBD adalah Rp 1,2 Triliun, tapi ini masih bentuk asumsi. Bukan uang cash yang diterima di kas daerah.
Biasanya, APBD akan turun secara bertahap. Per triwulan. Triwulan 1 misalnya itu trend turun duit di Bulan Maret. Berikutnya bisa dibulan Mei Juni.
“Nah yang perlu kita desak pemerintah adalah, setiap uang turun dari pusat apakah anggaran penanganan covid sudah tereleasisasi sesuai rencana? Perlu diketahui, menteri keuangan sudah memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran 10 persen dari pos pos berbeda. Ada dari DAU, DBH, dan lainnya. Saya lupa persisnya. Tapi kira kira begitu gambaran garis besarnya,” urainya.
Nah ketika dana transfer dari pusat turun kata dia, otomatis ada persentasinya anggaran covid. “Pertanyaannya tadi. Apakah setiap dana transfer anggaran covid juga sudah terealisasi sesuai porsinya? Ini yang perlu dipaparkan secara transparan. Sebab dalam anggaran covid ada macam macam instrumen. Misal biaya insentif nakes, pembelian alat kesehatan, bantuan sosial dampak covid ke masyarakat, dll,” ungkapnya.
“Ayo kita breakdown. Dari instrumen itu berapa yg sudah terserap dan instrumen mana yang pling banyak terserap? Apakah insentif nakes? Apakah bantuan sosial? Atau alat alat kesehatan? Lalu sandingkan juga jumlah kasus covid dari Januari sampai Mei. Bulan ini bulan yg menurut saya kasus covid di btg relatif melandai. Nah jika melandai otomatis anggaran juga gak akan terserap. Bantuan sosial misalnya belum ada terserap padahal ada di anggarkan.
Jika ini bisa dipaparkan pemerintah kota Bontang maka yakinlah, kita bisa lihat sejauh mana anggaran covid dijalankan? Apakah tepat sasaran atau tidak?” sambungnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Frans Mica. Pemerhati kebijakan publik ini juga mempertanyakan transparansi pemerintah.
Kata dia, jika ditarik ke belakang, Pemkot Bontang telah menganggarkan 10 persen dari APBD 2021 yang khusus digunakan dalam program penanganan kesehatan dan sosial terkait pandemi Covid-19. Belakangan, jumlah anggaran ini disebutkan tak mencukupi sehingga (perlu) dilakukan penyesuaian alias refocussing.
“Jika benar ditarik 10 persen dari total besaran APBD Kota Bontang tahun 2021 yg sebesar 1,2 Triliun rupiah itu (1.200 Miliar) kan berarti 120 Miliar rupiah dong. Koq hingga hari ini, belum ada sedikitpun yg “menetes” ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Sosial dan Ekonomi, termasuk kepada Pelaku UMKM yg terdampak Kebijakan PPKM Mikro/Darurat. Padahal Penanganan lonjakan Covid-19 ini tdk cukup hanya menyasar sektor kesehatannya saja, tetapi jg dampak ikutan yg ditimbulkannya (Sosial & Ekonomi). Ini malah minta ditambahin lg 20 Miliar lewat refocusing. Lari kemana aja peruntukan anggaran sebesar itu Bu Sekda? Bisa dirincikan gak? Koq sama sekali gak ada netesnya ke bidang sosial dan ekonomi masyarakat terdampak?” cetusnya. (***)
