Foto: Anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli
“Seperti yang dibahas dalam rapat, para kader dijanji dibayar sebelum lebaran,” kata anggota Komisi I Rusli.
HABAR KALTIM, Bontang – Komisi I DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Perempuan dan Keluarga Berencana terkait penundaan pembayaran insentif penyuluh kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) se-Bontang, Selasa (4/5/2021).
Adapun insentif yang belum dibayarkan sejak Januari-Maret 2021.
Komisi I yang memfasilitasi pertemuan tersebut akhirnya meneukan titik terang. Pasalnya, para kader PPKBK dijanji dibayar sebelum lebaran. Artinya pemerintah hanya memiliki waktu kurang lebih sepekan.
“Seperti yang dibahas dalam rapat, para kader dijanji dibayar sebelum lebaran,” kata anggota Komisi I Rusli kepada awak media, usai mengikuti rapat kerja.
Dirinya pun memastikan akan memantau progres pembayaran hingga terselesaikan. Politikus Hanura itu pun menyebut, pemerintah harusnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran pasalnya anggaran sudah tersedia.
“Harus ada penekanan kalau tidak bisa dibayar. Alasan tidak ada uang itu enggak masuk akal,” ujarnya.
Ia juga meluruskan terkait isu yang berkembang belakangan ini, yakni adanya kader yang menerima pembayaran dobel. Rusli menegaskan hal demikian tidak lah benar.
“Kegiatannya berbeda-beda. Tapi pelaksanaannya dengan orang sama. Jadi bukan mendapat bayaran dobel,” tambahnya.
Diketahui, dari 514 orang kader PPKBK se-Bontang terdapat 300 orang yang dianggap melaksanakan kegiatan dobel sehingga terjadi penundaan pembayaran insentif. (adv/shl/iqb)
 se-Bontang, Selasa (4/5/2021).){kind=link}